Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar Presiden Jokowi melakukan terhadap Manajer PLN wilayah Sumut, Lubuk Pakam dan Manajer Rayon Sei Rampah , saya akan surati Presiden Jokowi. Alasan meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi sebut M.Nur, pertama adanya keresahan masyarakat terhadap kerusakan barang elektronik yang disebabkan aliran listrik bolak balik padam dan tidak ada ganti dari pihak PLN. Selanjutnya, tidak pihak PLN Wilayah Sumut, Lubuk Pakam dan PLN Rayon Sei Rampah dinilai tidak terbuka dana yang diperoleh dari hasil tagihan rekening pelanggan perkebunan dan home industri.
Selanjutnya berapa banyak dana pemeliharaan aliran listrik dari tahun 2018-2019 -2020 dan 2021 untuk di PLN Rayon Sei Rampah. Dana yang berasal dari uang rakyat ini harus transparan digunakan oleh pihak PLN. Kemudian berapa sebenarnya dana yang telah diterima oleh PLN Rayon Sei Rampah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) dan berapa jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Sergai.
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 64 Undang –Unadang Nomor 14 tahun 2008, yang isinya “Memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.” Imbuh M.Nur.(Red)
