“Kami juga sedang merencanakan penambahan program Jaminan Hari Tua bagi Non PNS, menambah kuota anggaran tenaga rentan, perlindungan bagi anggota Korpri dan implementasi Perda bagi kalangan usaha sehingga seluruh tenaga kerja dapat terlindungi dalam program Jamsostek,” ujar Pantas.
Atas dasar ini, sejumlah daerah berlomba ke kota ikan tersebut. Negeri berbilang kaum ini menjadi rujukan pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan.
Penerbitan Perda Jamsostek dan Politik Anggaran
Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori yang tampil sebagai narasumber memaparkan proses legislasi pembentukan Perda dan politik anggaran. Ia mengajak agar daerah sekitar di 12 kabupaten kota Wilayah Cabang Sidempuan, dapat mengadopsi terobosan yang sudah dilakukan Pemko Sibolga. “Kiranya dapat mengikuti langkah Kota Sibolga, terkait Perda dan penganggaran iuran Jamsostek,” terang Jamil yang sudah didaulat sebagai ambassador Jamsostek.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut dalam sambutannya di Wakili Asisten Deputi Kepesertaan Awalul Rizal mengapresiasi kegiatan rakor tersebut. “Kiranya 10 daerah lagi dibawah Cabang Sidimpuan dan juga cabang cabang di Provinsi Aceh dan Sumut dapat menampung anggaran tenaga rentan pada APBD-P 2022,” katanya.
Kepala Kantor Cabang Jamsostek Padang Sidempuan Dr. Sanco Simanullang, ST., MT , IPM., ASEAN Eng dalam pemaparannya menjelaskan manfaat program dan perhitungan iuran.katanya “Kami hadir membantu Pemda menambah kesejahteraan daerah lewat program Jamsostek, kita siap melayani sebaikbaiknya,” jelas mantan Kepala Jamsostek Sibolga dan Karo.
Disebutkan, dengan alokasi Iuran sebesar 1 Milyar saja telah mampu melindungi setidaknya 5.000 Pekerja rentan.
Pendanaan iuran Jamsostek selain alokasi dari APBD juga dapat melibatkan perusahaan lewat Corporate Social Responsibilities (CSR).
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nias Yosafati Waruwu,SH berkomitmen mendorong Perda Jamsostek segera terwujud di Kabupaten Nias. “Program ini sangat sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat. Tidak akan ada terwujud keadilan sosial tanpa adanya Jaminan Sosial. Kita akan kawal program ini di Dewan dan Pemkab,” katanya.
