Sergai,Sinarsergai.com – Kelompok 80 Tambak Inti Rakyat (TIR) secara tegas meminta PT. Deli Minatirta Karya (DMK) untuk mengembalikan lahan kelompok 80 seluas 320 Hektar yang ada di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Selain itu juga meminta kepada pemerintah untuk tidak diperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT. DMK dengan lahan seluas 499,2 Ha, sesuai dengan HGU Sertifikat No. 1 tahun 1992 adalah Tambak Udang dan diketahui telah berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2017 lalu.
Permintaan itu disampaikan salah satu Ketua Kelompok 80 Irwansyah dalam orasi dalam aksi unjukrasa damai di Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (25/8/2022).
“Sudah puluhan tahun kami ini sangat menderita pak Bupati, sungguh menyedihkan bahkan sudah banyak ketua kelompok 80 yang meninggal dunia. Tolonglah Bupati H.Darma Wijaya bantu penyelesaian malasah yang kami alami ini.
Disampingi itu, kami secara tegas menolak perpanjangan maupun perubahan HGU PT. DMK seluas 499,2 Hektar sesuai Sertifikat No. 1 tahun 1992 yang telah berakhir tanggal 31 Desember 2017, berlokasi di Desa Bagan Kuala dan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin. HGU PT. DMK sudah 5 tahun berakhir dan hingga kini belum ada penerbitan perpanjangan maupun perubahan dari Kantor Wilayah BPN Sumut. Namun anehnya PT. DMK tetap beroperasi tanpa ada hambatan.Teriak Iwansyah dihadpan puluhan polisi dan Satpol PP.
Kami minta kembalikan lahan Kelompok 80 TIR seluas 320 Hektar, dan diminta polisi dan jaksa periksa izin peruntukan HGU PT. DMK yang semula tambak udang sesuai Sertifikat HGU No. 1 tahun 1992, namun sudah berubah jadi Kebun Kelapa Sawit diperkirakan sejak tahun 2003 hingga 2022. Kemudian diminta untuk diperiksa Pajak PT. DMK sejak terbitnya HGU tahun 1992 hingga perubahan peruntukan dari tambak udang menjadi Kebun Kelapa Sawit. Kemudian Pemerintah Provinsi Sumut dan Kabupaten Sergai diminta hentikan aktivitas PT. DMK yang belum mengantongi HGU resmi. “Kami minta kepada bapak Bupati Sergai H. Darma Wijaya untuk tidak mengeluarkan rekomendasi perpanjangan maupun perubahan HGU PT. DMK,” teriak Zulfiakr Ketua Kelompok 80.
