Jika banyak kegiatan yang mempergunakan uang negara ke luar daerah maka dikhawatirkan peningkatan PAD sebagaimana ditargetkan sulit tercapai, sebab pejabat pemerintah desa hingga kabupaten terkesan berlomba- lomba menyumbangkan PAD ke daerah luar Propinsi Sumut khususnya Sergai.
Kajatisu dan Kapoldasu Periksa
Untuk mengantisipasi tidak tepat sasaran dan penghamburan uang negara bersumber dari ADD dan DD, maka sangat diharapkan Kajatisu dan Kapoldasu tidak takut untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengguna anggaran di desa, dengan tujuan agar ke depan dana tersebut dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat, kemajuan desa dan bukan untuk jalan-jalan.
Disisi lain lanjut M. Nur, banyak pengusaha di Sergai selama dua tahun belakangan mengalami penurunan pendapatan dampak Covid-19. Tapi kondisi itu kini mulai membaik, namun pengusaha masih tetap mengeluh, karena banyak kegiatan diselenggarakan para kepala desa dan pejabat Pemerintah Kabupaten Sergai ke luar daerah.
Padahal, kegiatan seremonial tersebut seperti Bimtek dan monitoring juga pelatihan bisa dilaksanakan di dalam daerah dengan mengundang narasumber dari luat. Para pengusaha berharap minimal ada kegiatan dilaksanakan dalam daerah, sehingga beban untuk pencapaian dan mendongkrak PAD mudah dicapai.
Banyaknya kegiatan pejabat Pemerintah Desa dan Kabupaten Sergai di dalam daerah, tentu dapat menambah gairah bagi pengusaha juga pelaku UMKM.Jelas M. Nur.
Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sergai Sri Rahmayani, S.Sos, M.Si, yang dihubungi via WhatsApp, terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Paralegal Desa mengatakan PMD tidak ada memfasilitasi atau mengetahui kegiatan di maksud. “Kami akan mengkonfirmasi terkait keg di maksud kepada Apdesi kabupaten. Terima kasih atas informasinya.”
Sekretaris daerah Kabupaten Sergai HM. Faisal Hasrimy AP, ditanya soal kegiatan Monitoring dan Evaluasi Paralegal Desa yg dilaksanakan mulai tgl 5-8 Sept 2022 di Hotel Jayakarta Singgigi,Lombok, NTB, kenapa pesertanya Kepala Desa dan apa yang menjadi acuan aturannya.
