Sementara itu, dalam pemasarannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan mendorong Pemerintah Daerah untuk menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sehingga dapat segera terealisasi kepada masyarakat.
Ia pun mengingatkan agar tetap dilakukan pendampingan dan pengawalan terkait mekanisme serta aturan penggunaan dana APBD.
Dituturkannya, bahwa anggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% atau atau atau 217.000 triliun bersumber dan dana transfer umum atau dtu yang terdiri dari alokasi umum atau dau bulan Oktober sesudah Desember 2022 dan dana bagi hasil atau laporan penganggaran masing-masing gubernur wajib diserahkan kemerdekaan yang paling lambat tanggal 15 September 2022.
Nantinya, Anggaran akan diberikan kepada 542 pemuda di seluruh Indonesia dengan dengan besaran sekitar 3 miliar untuk masing-masing pemuda.
Menanggapi hasil Vidcom PJ Walikota Tebing tinggi Muhammad Dimiyatih, S.Sos, M.TP memerintahkan jajaran Dinas Perdagangan bagian tolong dicek di SPBU apakah sudah ada Pos untuk install aplikasi Pertamina supaya masyarakat bisa terbantu untuk melakukan install aplikasi tersebut
“Karena ini nanti menjadi perdebatan dan diikuti oleh konsumen karena keterkaitan dengan boleh tidaknya konsumen mengisi bahan bakar jadi tolong dipastikan adakah pom bensin dari 8 pom bensin yang ada di kota tebing tinggi ini,” ujarnya.
Masih dalam penugasannya kepada operator ataupun pos yang bisa membantu masyarakat melakukan install Pertamina kadis perdagangan juga para camat tolong dicek harga BBM untuk kegiatan inflasi dapat kombinasikan dengan BPS untuk mengetahui tingkat inflasi.
Diketahui bahwa Agustus kemarin, PJ Walikota Tebing Tinggi pihak Pemko Tebing Tinggi telah mengambil langkah-langkah kalau data terakhir dari dinas ketahanan pangan yang masih bergejolak harga di pasar ini masih melanjok cabe rawit walaupun sudah menanjak turun di pasar-pasar tradisional yang semula sampai mencapai 120.000 per kilo ini sudah mencapai 86 tapi turunnya sangat lambat tentunya .
