Nah saat datang mereka berbincang diteras belakang kemudian setelah berbincang kemudian masuk ke dalam dan pemeriksaan kesehatan. Kesaksian Fahri ini juga diperkuat kesaksian Muftamuddin bahwa saat memeriksa kesehatan hanya cek biasa yakni periksa tensi kesehatan, dan tidak ada yang lain.
Dimana Muhtamuddin pun menyampaikan penunjukan Plt kepada Zarnawi, ia tidak melihat surat tersebut, hal yang sama pun disampaikan Fahri. Keduanya pun tahu dari media online.
Dalam persidangan itu kedua saksi yang dihadirkan secara terpisah membenarkan juga bahwa saat kondisi sakit memang ada surat pendelegasian yang diberikan kepada Zarnawi namun nyatanya saat Plt, pihak Ali Sutan Harahap tidak pernah dikabari.
Diakhir persidangan, Ketua Majelis Hakim TUN Medan meminta kepada tergugat I dan Tergugat II Intervensi untuk melihat proses administrasi mulai dari penonaktifan hingga pengangkatan Plt Bupati Palas.
Ini menyikapi permohonan yang disampaikan Razman Nasution selaku penasehat hukum Ali Sutan kepada majelis hakim.
Dimana proses cukup ganjil pengangkatan Plt Bupati Palas baru menyusul pemeriksaan kesehatan kepada Ali Sutan Harahap.
Selesai persidangan Razman pun menyampaikan bahwa pihak tergugat I dan tergugat II Intervensi harus memenuhi melengkapi permintaan majelis hakim.
“Jadi yang kita minta aslinya ditunjukan didepan persidangan,” ucap.
Selain itu dalam masalah yang sama majelis Hakim TUN Medan juga bisa menjadikan contoh sakit yang dialami oleh Bupati Bener Meriah, namun sampai saat ini tetap bertugas dan tidak dinonaktifkan. (Ach)
