Lanjut lagi diungkap Philippus Pandiangan, sebelumnya pada APBD Tahun 2022 yang diparipurnakan pada Tahun 2021 lalu, seluruh Anggota DPRD dari Fraksi PDIP walk out dari ruang paripurna karena adanya muncul anggaran untuk biaya honor 5 orang anggota TBPP, yang akhir nya anggaran itu tetap ditampung karena disetujui DPRD lewat voting.
” Akhirnya anggaran biaya honor untuk 5 orang anggota TBPP pun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) “, ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan orang yang mengaku ” Aliansi Masyarakat Samosir ” yang dikoordinir oleh Manginar Sitanggang alias Amco, datang ke kantor DPRD Senin kemarin pada tanggal 3 oktober, mendemo sembilan anggota dewan dari 10 orang yang tidak hadir pada rapat paripurna.
Delapan orang diantaranya anggota dewan dari Fraksi PDIP yang sejak awal pembahasan anggaran memprotes beberapa penggunaan anggaran yang tidak rasional dan tidak pro rakyat pada Rencana PAPBD, seperti dana untuk gaji Tim Bupati Percepatan Pembangunan (TBPP), biaya sewa Hotel Vantas sebagai rumah dinas sementara Kepala Daerah yang diduga milik orang tua Bupati Samosir Vandiko Gultom.
Aliansi Masyarakat Samosir tersebut juga mendemo satu orang anggota dewan dari Partai Golkar, Polten Simbolon. Selain ke Kantor DPRD, massa pendemo juga mendatangi kantor DPC Golkar di Pangururan.
Dari sembilan orang yang didemo, dua diantaranya, Pilippus Pandiangan dan Juliaman Hutabalian turut hadir di Kantor DPRD menerima kedatangan pendemo.
Sementara, saat DPRD Samosir menerima perwakilan massa pendemo di Gedung DPRD, Philippus Pandiangan dikecam habis-habisan oleh pendemo, karena dianggap sebagai penyebab gagalnya pengesahan P-APBD.
Sebab Aliansi Masyarakat Samosir beranggapan P-APBD adalah kepentingan masyarakat Samosir. (JM )
