Selain itu, sebagai reaksi terhadap kebijakan Kepala Daerah di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang dipandang condong mendegradasi eksistensi Kemelayuan, masyarakat Melayu Sumut meminta agar setiap Kepala Daerah yang berada di Pantai Timur Sumatera Utara tetap berpegang teguh kepada prinsip “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”, menghormati dan menjunjung tinggi kultur Melayu sebagai kultur asli masyarakat Pantai Timur Sumatera Utara yang sudah berurat berakar sejak zaman sebelum masa kesultanan hingga sekarang dan masa yang akan datang.
Pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan gemuruh ratusan masyarakat Melayu yang hadir dalam acara tersebut.
Di penutup pernyataan itu, M. Hasyim membacakan penegasan masyarakat Melayu yang meminta perhatian khusus Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mempermudah akses pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, membangun pusat-pusat kegiatan yang berdampak kepada tumbuhnya perekonomian rakyat, meningkatkan taraf hidup buruh, petani dan nelayan, serta melengkapi pelbagai infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat Melayu, termasuk meningkatkan fungsi pelabuhan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Pantai Timur Sumatera Utara.
Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh para Tokoh Pakat Melayu yakni Prof. Dr. Ir. H. Djohar Arifin Husin, MS., Mayjend.Tni.(Purn) H. Muhammad Hasyim, Prof. H. Subhilhar, Ph.D., Prof. Dr. H. Agussani, M.AP., Prof. Dr. H. Khairil Ansari, M.Pd., Dr. H. Sakhyan Asmara, MSP., Dr. H. Ismail Effendy, M.Si., Dr. H. Ansari Yamamah, MA., Dr. H. Syaiful Bahri, M.AP., Dr. H. Azizul Kholis, SE, M.Si, CMA, CSRS, dan Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP (ril/R-04)
