“Bila masyarakat dalam rangka pemanfaatan tanah belum memiliki legalitas, beri mereka kepastian hukum dengan menerbitkan legalitas, tentu itu menjadi tanggung jawab Negara dalam hal ini tentu instansi para pejabat penyelenggara negara yang terkait dengan persoalan tanah, sesuai dgn amanah UU pokok agraria beserta turunannya.
Selanjutnya, banyak sudah pidato pidato arahan Presiden Negara Republik Indonesia, tentang pemanfaatan tanah, baik itu tanah yang masih di manfaatkan oleh perusahan swasta, dan BUMN untuk dapat di optimalkan sebagai peningkatan ketahanan pangan apa lagi tanah tanah telantar, baik itu eks HGU atau apapun jenis tanah terlantar lainnya untuk di manfaatkan rakyat guna mendongrak ketahanan pangan nasional.
” Bila pangan dalam Negeri sudah swasembada, maka wajib mampu sebagai industri pangan Internasional mengisi kebutuhan pangan dunia, ekspor ke negara negara yang membutuhkan komoditi pangan. (Bj/ril)
