Putera Idi Rayeuk itu menyatakan bahwa sikap apatis tersebut sangat mencerminkan ketidakberpihakan para pejabat di Aceh Timur terhadap HAM, yang tentunya dinilai sangat membahayakan kondisi demokrasi serta nasib masyarakat, terutama mungkin korban pelanggaran HAM.
” Ada puluhan bahkan ratusan pejabat Aceh Timur, coba tunjukkan mana yang bicara HAM ? ini tentunya akibat rendahnya kesadaran mereka tentang arti pentingnya HAM tersebut, padahal itu merupakan pedoman dasar bagi pengabdian mereka, yaitu memajukan pemenuhan HAM bagi setiap orang,” ujarnya.
“Ini gimana nasibnya korban pelanggaran HAM, kalau pejabatnya aja enggak tahu apa- apa, enggak peduli sama sekali, mungkin dikira persoalan HAM ini persoalan ecek-ecek yang enggak perlu dipikirin, padahal korban pelanggaran HAM mungkin banyak tersebar di Aceh Timur ini, baik masa lalu maupun masa kini,” ungkap Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu.
Ronny mengingatkan mestinya peningkatan kualitas pemenuhan hak asasi manusia harus menjadi basis nilai utama bagi para pejabat pembuat kebijakan serta menjadi pedoman serta tolak ukur bagi pengabdiannya kepada masyarakat, sehingga hal itu tidak boleh dipandang sebelah mata apalagi diabaikan.
“Peningkatan kualitas pemenuhan HAM itu harusnya menjadi basis pemikiran utama para pejabat tersebut, mereka harus mikir bagaimana meningkatkan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat di Aceh Timur, karena masyarakat dunia sudah menstandarkan ini sebagai ukuran serta basis bagi kualitas kemajuan nilai – nilai kemanusiaan, ini pejabat kita jangankan bicara itu, malah cuek bebek seolah sengaja mengabaikannya,” ungkap pengkritik cadas itu.
Dia mendesak Pj Bupati Aceh Timur beserta seluruh jajarannya, segera membuktikan komitmen serta penghormatannya terhadap HAM secara nyata, karena menurut Ronny hal itu sangat diperlukan sebagai jaminan bagi upaya pemenuhan HAM di Aceh Timur.
“Pj bupati beserta seluruh jajarannya, bahkan siapapun pemimpin Aceh Timur masa depan, mesti bisa membuktikan penghormatan serta komitmennya terhadap HAM, karena inilah basis utama bagi upaya memajukan kualitas masyarakat, dan jaminan bagi pemenuhan HAM untuk semua, karena bila tidak, itu artinya semua hanyalah omong kosong belaka,” pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
