“Anda BUMN, tidak bekerja sekedar cari untung, keuangan tetap harus harus dijaga tapi its the not only objective, anda punya idealisme, membangun Indonesia, mensejahterakan masyarakat dari sisi kuangan, jalankan amanah itu dengan baik istiqomah menjadi mortgage company terbaik di ASEAN dan membuat rakyat dan Indonesia bangga kepada anda,” kata Menteri Keuangan.
Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Wakil Komisaris Utama, Iqbal Latanro menandatangani Kontrak Kerja Manajemen tahun 2023 yang memasukan target-target dari KPI Rights Issue.
“Kami akan memastikan amanah yang telah diberikan akan kami laksanakan dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” kata Haru.
KPI Rights issue yang dimaksud Haru meliputi diantaranya peningkatan penyaluran KPR secara akumulatif dari tahun 2021-2024 menjadi 1,32 juta unit, peningkatan profitabilitas, perbaikan rasio permodalan, rasio kualitas kredit, peningkatan kontribusi dividen dan pajak untuk negara serta penciptaan inovasi bisnis.
Sementara untuk tahun 2023, Haru menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghadang perekonomian dan bisnis perbankan, diantaranya ketatnya likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan serta persaingan baik dari sisi suku bunga kredit maupun tabungan hingga tren transaksi digital yang menjadi prilaku baru nasabah.
Oleh sebab itu pada Rapat Kerja dengan tema Digital Disruption to Expand Mortgage and Beyond tersebut, Haru menegaskan perlunya transformasi digitalisasi bisnis yang diiringi dengan transformasi leadership.
Dikataknnya saat ini terus berkomitmen untuk mengembangkan Digital Channel ekosistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi hunian. Saat ini Bank BTN telah memiliki BTN Property, BTN Property for Developers & BTN Smart Residence yang dapat memberikan kenyamanan bagi Nasabah mencari rumah yang diiinginkan sekaligus dapat memberikan jasa after sales kepada Nasabah.
