Pada dasarnya yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan bansos itu apalagi layak atau tidak adalah warga atau kepala lingkungan di wilayah masing masing.
Bukan berarti kita tidak boleh memperbaiki data, karena itu amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 ada disebut tentang penangan fakir miskin, paling lambat perbaikan data 2 tahun sekali paling cepat 6 bulan sekali.
“Kita sebagai pengendali di kegiatan itu melalui kegiatan musyawarah kelurahan untuk memberi informasi apa yang harus dilakukan,”terang Deddy.
Disambung oleh Deddy Irwanto lagi, Muskel bukan tanggung jawab dinsos dan itu juga merupakan tanggungjawab mandiri.
“Kami juga sering mengikuti sosperda dewan karena ingin mensosialisasikan tentang DTKS. Permensos No 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data DTKS,”ujarnya.
Bila ada yang susah namun belum pernah mendapatkan bantuan sosial maka agar segera di bawa ke muskel untuk segera didaftarkan pada DTKS.
“Bapak ibu sekarang ada peraturan Wali Kota No.33 tahun 2021 pasal 4 kriteria di pasal 7 apabila ada 60 persen masuk pada kriteria itu silahkan mendaftar di DTKS. Untuk pelaksanaan muskel kapan saja boleh. Tujuannya agar rampung pendataan di kelurahan tersebut,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Bapak Berutu mengeluhkan perbaikan drainase di gang Sepakat dan jalan Bringin.
Perwakilan dari dinas SDABMBK UPT Barat, Ardiansyah Siregar menghimbau agar masyarakat tidak menutup saluran parit agar ketika dilakukan pembersihan atau pengorekan parit.
“Jika drainase tertutup secara permanen akan menyulitkan pihak petugas ketika hendak membersihkan sampah di dalam drainase. Walaupun begitu ada teknik kita lakukan dilapangan drainase kita bongkar semua. Nanti kita cek sama-sama,”ujarnya.
Diakhir acara pelaksanaan Reses Masa Sidang II tahun ke Empat tahun 2023 tersebut yang dilaksanakan oleh Antonius D Tumanggor dilanjutkan dengan foto bersama.
Amatan awak media dilokasi pelaksanaan Reses masa sidang II tersebut, pihak panitia juga mengundang warga dari 7 kelurahan yang ada di kecamatan Medan Helvetia. (aac)
