Aceh Timur, Sinarsergai.com – Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mendesak pihak terkait mengaudit seluruh program kegiatan Pokir anggota DPRK Aceh Timur, beserta sejumlah kegiatan bimtek para wakil rakyat tersebut ke Bandung dan Bali beberapa waktu lalu.
Hal itu kata Ronny, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap kegiatan dewan di ranah publik, sebagaimana dewan inginkan transparansi dari lembaga lain di pemerintahan.
“Dewan jangan banyak omong ini -itu, tapi coba ungkap dulu apa,bagaimana dan dimana letak program Pokirnya masing – masing selama bertahun-tahun, dan juga coba diungkap sendiri soal kegiatannya ke Bandung dan Bali itu biayanya berapa dan ngapain saja mereka di sana,” kata Ronny, Jumat (26/05/23).
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu sangat mengherankan sikap oknum dewan yang diduga sibuk menyoroti transparansi lembaga pemerintahan, namun tidak transparan soal lembaganya sendiri.
Kami sangat heran, mereka sok menyoroti lembaga lain diduga ketika keinginannya tidak terpenuhi, tapi lembaganya sendiri tidak transparan, Pokirnya dimana untuk siapa, apa tepat sasaran dan apa sesuai dengan aturan, ini tidak pernah mereka ungkapkan ke publik, bahkan mereka ke luar kota ke Medan, Bandung, Bali, itu kesannya diam-diam.
“Tapi anehnya, malah minta lembaga lain transparan dan sebagainya, macam betul aja, mereka saja suka diam-diam, itu pun bersuara diduga kalau ada maunya,” Ketus Ronny.
Dia juga mempertanyakan soal yang mana kinerja dewan yang benar – benar tuntas dilakukan untuk masyarakat selama ini.
“Emangnya yang mana urusan masyarakat yang benar – benar tuntas ditindaklanjuti mereka, itu contohnya soal PT. Medco, apa tuntas ? malah enggak pernah jelas ujung – ujungnya, dana desa dihabiskan di luar desa, apa pernah mereka bersuara, program rumah rehab diduga tidak sesuai, apa mereka pernah bersuara, soal ribuan hektar Vaname, mana suara mereka? Apa kerjanya cuma bagi – bagi bantuan pas ada momen tepat demi meraih simpati? kayaknya itu bukan kerja dewan, jadi kinerja dan keuangan di lembaga merekalah yang harusnya lebih dulu dievaluasi,” tegas Ronny.
