Indonesia Pasca Kekayaan Sumber Daya Alam
Di tahun 2023 ini sudah seharusnya Indonesia memiliki blueprint atau rancangan strategis jangka panjang dalam mempersiapkan kondisi di tengah mulai menipis dan habisnya cadangan energi utama Indonesia, seperti energi minyak dan gas serta batubara.
Utamanya di sektor konsumsi BBM yang masih tinggi serta ketergantungan pembangkit listrik dari sumber energi migas dan batubara yang masih sangat besar.
Dari data yang disampaikan oleh Direktur Mega Project PLN Muhammad Ikhsan Asaadsaat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI menunjukkan bahwa kontribusipembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara masih mendominasi yakni mencapai 50,4% atau sebesar 31.827 megawatt (MW).
Terbesar kedua berbahan bakar gas dari pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) sebesar 19,2% atau 12.137 MW, kemudian disusul pembangkit listrik tenaga gas/ mesin gas sebesar 10,7% atau 6.765 MW, dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 7,1% atau 4.487 MW.
Dengan demikian, subtotal untuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau non-EBT mencapai 87,4% atau 55.216 MW (CNBC, 2020).
Berkaca dari data tersebut, seharusnya Indonesia sudah mulai berfikir dan bergerak untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT), baik itu untuk menghadapi kebutuhan konsumsi BBM untuk kendaraan maupun kebutuhan pembangkit listrik.
Karena dengan angka ketergantungan yang tinggi pada sektor energi fosil dan batubara maka hal ini akan mengancam dan membahayakan energy security Indonesia jika suatu waktu kita dihadapkan pada kondisi sumber energi tersebut habis atau sulit untuk didapatkan.
Maka hal ini bisa berdampak luas, yang tidak hanya mengancam kebutuhan energi rumah tangga dan industri, bahkan bisa masuk ke fase krisis energi dan ekonomi, maka sudah saatnya seluruh segenap elemen dan stakeholders bangsa merencanakan, menyiapkan dan menjalankan energi alternatif yang di miliki oleh Indonesia sebagai penopang energi untuk menggantikan ketergantungan pada energi fosil dan batubara.
