“Harus jelas apa topiknya. Apa manfaatnya. Kalau topik atau materi sudah pernah jangan lagi. Kalau dalam pemeriksaan ada topik atau materi yang berulang, maka patut jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu. Lalu telusuri siapa saja yang terlibat,” katanya.
“Saya juga menyimak ada ungkapan para kepala desa, bahwa mereka teraksa ikut (bimtek-red), karena takut dengan oknum di belakang lembaga pelaksana bimtek. Siapa yang mereka maksud ini? Saya kira ini harus terungkap. Jangan kepala desa hanya jadi korban. Jangan Dana Desa jadi tidak optimal hanya karena pemaksaan bimtek yang tidak bermanfaat itu,” tandas Bobby.
Bimtek 12 Juta
Berita sebelumnya, sejumlah kepala desa di Deli Serdang mengeluhkan pelaksanaan bimtek mulai tanggal 4 September 2023 hingga 7 September 2023 oleh LMPI ( Lembaga Mitra Pembangunan Indonesia) dan LSMB (Lembaga Studi Membangun Bangsa).
Kegiatan selama 4 hari 3 malam itu berbiaya Rp12 juta per dua orang (Kaur Keuangan Desa dan Kaur Pemerintahan). Temanya adalah ‘Keterbukaan Informasi Publik’ (KIP) dan ‘Pendampingan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa’.
Kegiatan oleh LMPI berlangsung di Karibia Boutique Hotel Medan dan LSMB dengan tema serupa di Hotel Danau Toba Internasional Medan.
Para kepala desa pun menyampaikan ketidakberdayaan mereka untuk menolak ikut dalam kegiatan bimtek tersebut. ”Iya bimtek dadakan sampai kami pada sakit kepala, karena uang desa belum ada nunggu P nanti. Mau nolak takut dengan yang di belakang lembaga pengaju kegiatan bimtek itu. Padahal yang di bimtek itu ya topiknya bolak-balik itu-itu saja. Dah capekla kalau aparatur desa ini bimtek. Makanya tiap bimtek itu ya dah ngerti lah tujuannya,” ujar seorang kepala desa.(ril/R-04)
