6. Usut tuntas kejanggalan proses lelang proyek IPA KAP.50 L/ DET DAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM IKK BILAH HILIR KAB LABUHANBATU, diduga kuat yang dimenangkan adalah perusaan titipan disinyalir demi untuk memuluskan konspirasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sistemik dan terencana.
7. Usut tuntas kejanggalan pemindahan lokasi proyek, dialihkan dari lahan hibah PT HSJ, kelokasi tanah masyarakat. Anehnya, pemilik tanah tidak menerima sepotong surat apapun sebagaimana proses jual beli tanah pada umumnya. Kami menduga kuat Pemkab tidak membuat dokumen kajian peruntukan atas tanah maupun kajian apperesial atas pembelian lahan yang mendadak untuk kegiatan proyek tersebut.
Aksi massa diterima Bagian Humas BPPW Sumut. “Kami akan sampaikan kepada pimpinan, tentang persoalan yang menjadi aspirasi hari ini,” ucap perwakilan dari BPPW Sumut.
Massa GARANSI mendesak agar dipertemukan dengan Kepala BPPW Sumut. Sayangnya, Kepala BPPW Sumut tidak berada di tempat, seakan menghindari massa aksi.
“Kita akan meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas proyek yang diduga akal-akalan ini. Kami akan menyampaikan laporan secara resmi kepada pihak penegak hukum yakni Polda Sumut, Kejaksaan, dan KPK RI, serta ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta,” tukas Ketua Umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus. (aac)
