“Dengan kegiatan ini saya berpesan untuk kembali mengaktifkan pelayanan Posyandu yang selama ini dibantu oleh mitra pemerintah yakni PKK. PKK ini adalah mitra yang sangat perlu diberdayakan sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri,” ucapnya.
Pengaktifan Posyandu ini, dijelaskan Hassanudin, untuk terus mendorong penurunan prevalensi stunting yang masih tinggi di Sumut sekitar 21,1%, yang masih peringkat 19 dari provinsi lain yang ada di Indonesia.
“Kita harus fokus terus menurunkan data stunting ini. Progres kita memang terus menurun dari tahun 2019 dan target selanjutnya kita harus menyentuh 14% angka stunting ini,” katanya. (ril/R-04).
