MEDAN,Sinarsergai.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memperkuat strategi laporan keuangan tahun 2023 benar-benar konprehensif dan akurat guna memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas menuju Sumut meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut. Diakui mempertahankan prestasi jauh lebih berat daripada mengejarnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Propinsi Sumut Dr Ismael Sinaga mengemuakakan hal itu, Kamis (26/10). Dikemukakan dalam memperkuat strategi ini semua jajaran Pemprovsu tetap dalam petunjuk dan arahan Pj Gubsu Dr Hassanudin dan Sekdaprovsu Arief S Tri Nugroho, agar laporan keuangan 2023 lebih baik.
“Strategi utama yang harus diperkokoh yaitu tetap menjaga keutuhan komitmen Bersama di semua level untuk membangun intregritas, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar akuntasi dan peraturan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan anggaran di daerah,” ujarnya.
Didampingi Sekretaris BKAD Sumut Hendra Yudi, Ismael Sinaga mengemukakan dalam menuju WTP 10 kali berturut-turut maka penyiapan sumber daya manusia di Pemprovsu, mulai dari BKAD hingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus ditingkatkan terutama yang berhubungan dengan peningkatan pemahaman tentang st6andar akuntasi pemerintah yang berlaku.
“Kemudian dilakukan penguatan untuk bagaimana menyusun laporan keuangan sejak dini atau semester pertama tahun anggaran 2023 sekaligus kita lakukan konsolidasi awal, baik itu saldo awal maupun yang berhubungan dengan pelaporan asset maupun asset tetap,” ujarnya.
Hal ini diperlukan lanjutnya dalam r4angka menyusun laporan keuangan lebih akurat untuk tahun 2023. “Selanjutnya memastikan seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan itu bisa didokumentasikan dengan baik dan seluruh transaksi-transaksi keuangan itu bisa diakses dengan mudah khususnya oleh para pemeriksa nantinya. Hal ini guna memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pekerjaan sudah ‘on the track’,” tuturnya.
Ismael Sinaga menjelaskan poin penting lainnya dalam mewujudkan WTP 10 kali antara lain membangun transparansi dan komunikasi penjelasan antrara tim pemeriksa dengan seluruh OPD yang menjadi objek pemeriksaan termasuk BKAD. “Kita harus mampu memberikan penjelasan-penjelasan yang diminta oleh tim pemeriksa,” katanya.
“Yang terpenting lagi adalah kepatuhan terhadap hukum dan seluruh peraturan pelaksanaan mulai dari perencanaan maupun penganggaran dan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban seluruh kegiatan,” ujarnya.
Sekretaris BKAD Sumut Hendra Yudi mengemukakan focus laporan keuangan tentu nharus terarah kepada bidang akuntansi dan peran sekretaris di semua OPD strategis dalam upaya koordinasi laporan keuangan dimaksud.
“Pemprovsu sudah memperoleh WTP 9 kali berturut-turut sejak tahun 2014 dan diharapkan laporan keuangan tahun anggaran 2023 ini juga lebih baik sehingga Pemprovsu kembali meraih WTP untuk 10 kali,” ujarnya.(ril/R-04)
Pemprovsu Perkuat Strategi Laporan Keuangan 2023 Menuju WTP 10 Kali
