“Kami (PLN) tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan dari masyarakat agar pasokan listrik dalam kondisi andal. Apabila terdapat pohon yang berada dibawah jaringan mohon dapat diijinkan untuk menebang pohon tersebut agar tidak terjadi gangguan. Kemudian harapan kami, marilah menggunakan listrik yang aman agar tidak membahayakan bagi kita,” tambah Awaluddin.
Dalam sambutan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir. Jisman P. Hutajulu yang dibacakan oleh wahyudi menyampaikan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan akses listrik adalah program BPBL. Masyarakat akan mendapatkan bantuan berupa pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru dan pengisian token listrik perdana masing-masing Rp100 ribu.
“Calon Penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam BPKS yang berada di daerah 3T dan/atau layak menerima bantuan berdasarkan verifikasi kepala Desa. Selain meningkatkan rasio elektrifikasi program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dan menurunkan susut jaringan PLN”, Terang wahyudi.
Wahyudi juga menjelaskan bahwa program BPBL ini tidak dipungut biaya apapun dan apabila terjadi pungutan liar dapat dilaporkan kepada kementerian ESDM melalui media sosial atau contact center 136.
Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM dan PLN yang telah bekerja keras memberikan bantuan berupa listrik gratis bagi 484 warga tidak mampu.
“Salah satu bukti Pemerintah serius untuk (kesejahteraan) masyarakat adalah Peresmian dan penyalaan program BPBL ini,” ujar Hendrik.
Nurhayati (30) warga Desa Rantau Panjang, salah seorang penerima manfaat Program BPBL, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Dia mengaku sebelum ada listrik sendiri, kebutuhan listrik terpaksa menyantol dari tetangganya.(aac)
