Blog

Banjir di Humbahas Diduga Akibat Alih Lahan, Pemerintah-Swasta Diminta Tanggung Jawab

×

Banjir di Humbahas Diduga Akibat Alih Lahan, Pemerintah-Swasta Diminta Tanggung Jawab

Sebarkan artikel ini

Humbang Hasundutan,Sinarsergai. com – Banjir bandang dan longsor terjadi di Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan (Humbahas) diduga disebabkan oleh alih fungsi lahan di sekitar lokasi. Pemerintah dan perusahaan perkebunan swasta dinilai harus bertanggungjawab untuk melakukan penghijauan lahan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Indonesia Strategic Roni Marwan. Berdasarkan data mereka, banyak lahan di Sumut saat ini berstatus lahan kritis.

“Provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 181.860,65 km² termasuk di dalamnya wilayah perairan dan luas wilayah administrasinya berkisar 7.298.123 Ha dan luas wilayah di Provinsi Sumatera Utara dikelilingi Bukit Barisan yang mana tentu saja banyak luas wilayah dipenuhi dengan luas lahan hutan, namun hari ini kita bisa lihat banyaknya lahan kritis di Sumut,” kata Roni Marwan, Kamis (7/12/2023).

Terdapat 193 ribu hektare lahan kritis pada hutan produksi di Sumut. Sedangkan lahan kritis di hutan lindung seluas 205 hektare dan hutan konservasi 8 ribu hektare.

“Dari data yang kami himpun lahan kritis pada hutan produksi sumatera utara secara keseluruhan mencapai 193,842.83 hektare, hutan lindung memiliki lahan kritis sealuas 205,416.16 hektare, dan hutan konservasi kritis seluas 8,774.67 hektare,” ucapnya.

Kondisi lahan kritis itu dinilai menjadi penyebab longsor dan banjir bandang yang belakangan ini terjadi di Sumut. Yang terbaru dan paling parah adalah di Humbahas.

Di Humbahas, lahan kritis hutan produksi mencapai 9 ribu hektare dan hutan konversi kritis mencapai 4 ribu hektare. Hal ini diduga menjadi penyebab banjir bandang di Humbahas.

“Di Humbang Hasundutan luas lahan kritis di Kabupaten Humbahas pada hutan produksi mencapai 9,258.98 ha, hutan konversi yang kritis seluas 4,301.17 ha, kami menduga banjir bandang yang terjadi di Desa Simangulampe Kabupaten Humbang Hasundutan akibat dari pengalihfungsian lahan dan penebangan liar yang ada di Kabupaten Humbahas,” ungkapnya.

Roni mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi dan meminta agar pemerintah hingga perusahaan swasta harus bertanggungjawab terkait dengan kondisi lahan tersebut. Menanggapi itu, Gusmiyadi disebut akan meninjau lokasi pada Senin mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *