Melalui komunikasi intens antara Pemkab Taput, Kemenhub, AP II, dan sejumlah politisi Senayan disepakati AP II akan kembali mengembangkan Bandara Silangit, salah satunya dengan memperpanjang dan melebarkan landasan pacu menjadi 3.800 meter dan perbaikan terminal bandara. Perpanjangan landasan itu diperlukan agar pesawat berbadan lebar dapat mendarat di bandara ini.
Tak lama, Presiden Joko Widodo datang ke Taput bersama rombongan menteri. Presiden, meminta Nikson memberikan kajian terkait Bandara Silangit. “Presiden mengatakan, ingin membuat Bandara Silangit menjadi bandara internasional,” ucap dia.
Menyambut baik rencana presiden, nyatanya terdapat persoalan lain yang harus dihadapi. Nikson harus memangkas tebing jika ingin pesawat komersil mendarat dengan selamat di bandara itu.
Garuda Indonesia Airways bersedia membuka rute penerbangan Jakarta-Silangit, dengan syarat perataan tebing di ujung landasan yang harus segera dilakukan Pemkab Taput
Tak pikir panjang, Nikson pun menyanggupi persyaratan itu. Sejumlah alat berat diturunkan, bahkan Nikson juga meminjam ke pemerintah kabupaten sekitar.
“Rupanya perataan tebing itu tidak mudah, proses berjalan lambat,” ucap dia yang ditargetkan selesai meratakan tebing selama 14 hari.
Akhirnya, mereka meminta bantuan para pengusaha alat berat. “Siang malam mereka bekerja, sudah seperti pasar malam.”
Usai tuntas meratakan tebing tepat waktu, Garuda mengajukan syarat kembali. Pemkab Taput diminta menjamin ketersediaan kursi dengan lock seat. “Alasannya mereka hanya sanggup membawa 75 persen penumpang, sebesar 25 persen harus kita bayar.”
Jika dihitung, kata Nikson, Pemkab Taput harus membayar 300-700 juta per bulan. “Dari mana uangnya, APBD tidak mencukupi,” kata Nikson.
Ia kemudian menghubungi bupati-bupati sekitar wilayahnya yang bakal mendapatkan imbas positif dari bandara ini. Diharapkan mereka mau bergotong royong membayar lock seat ini. “Ketika ditelepon mereka bilang mau membantu.”
Nyatanya, lanjut Nikson, sesaat ketika hendak melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Garuda, pemkab sekitar tidak berani mengambil resiko dan tidak jadi membantu. Mereka khawatir tidak mendapat persetujuan DPRD dan menguras keuangan daerah. “Hampir gagal lagi, akhirnya saya memutuskan untuk menandatangani sendiri nota kesepahaman itu.”
