Sementara itu, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah menjelaskan faktor kepemilikan saham menjadi penting karena terkait voting rights, dan penempatan personel di jajaran direksi maupun komisaris. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tentu ingin menempatkan kadernya di kepengurusan bank untuk memastikan bahwa visi misi besar para pendirinya dalam mensejahterakan dan memajukan ekonomi warganya berdasarkan prinsip syariah, dapat terwujud.
“Mereka belajar dari kemitraan dengan bank syariah sebelumnya bahwa tanpa ikut menjadi pemegang saham pengendali, mimpi besar itu sulit terealisasi. Pengendalian bersama sama menjadi pilihan paling rasional daripada menjalankan sendiri,” kata Piter yang juga aktif sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).
Piter menjelaskan, Muhammadiyah dulu pernah punya bank syariah, namanya Bank Persyarikatan. Akibat salah urus dan kesulitan modal, bank ini akhirnya dilepas ke investor strategis lain dan kini dikenal sebagai KB Syariah (Bukopin Syariah).
“Meski pernah punya pengalaman pahit di masa lampau, Muhammadiyah tetap punya keinginan memiliki bank syariah sendiri. Tapi, belajar dari masa lalu, mereka kini membutuhkan partner strategis yang disokong permodalan kuat dan berpengalaman dalam penerapan manajemen risiko. Syarat ideal ini hanya bisa dipenuhi oleh Institusi Finansial, terutama bank,” katanya.
Gelagat Muhammadiyah dan BTN mulai terendus ketika keduanya mengadakan pertemuan di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pada acara penandatangan MoU kerjasama, petinggi kedua institusi ini saling memberikan pujian.
Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengapresiasi peran historis lembaga atau amal usaha Muhammadiyah dalam menggerakkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan warga nya.
“Muhammadiyah terbukti memainkan peran sangat penting dalam penerapan prinsip ekonomi syariah di negeri ini. Muhammadiyah melalui lembaga amal dan ekosistem ekonominya juga terus berikhtiar mengikis kesenjangan sosial. Kami mengagumi konsistensi mereka,” kata Nixon.
