JAKARTA,Sinarsergai.com – Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan abolisi untuk Eks Mendag, Tom Lembong, dan amnesti untuk Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam. Dasco didampingi Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Mensesneg, Prasetyo Hadi.
Menanggapi hal tersebut, Analis Politik dan Pemerhati Sosial, Nasky Putra Tandjung, menilai Keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto sangat tepat. Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami apresiasi dan dukung penuh Langkah political will Presiden Prabowo tersebut.
“Langkah Presiden RI, Prabowo dan DPR RI patut diapresiasi atas pemberian abolisi dan amnesti yang diberikan kepada saudara Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto tersebut,” ujar Nasky kepada wartawan, Jum’at (1/8/2025).
“Selain itu, Alumni Indef school of political economy Jakarta ini menyebut, Keputusan ini mencerminkan sikap kebijaksanaan, aspiratif dan demokratis dari seorang Presiden RI, Prabowo Subianto, sekaligus menunjukan komitmen nya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” sambung Nasky.
Sementara itu, Founder Nasky Milenial Center juga menyakini, bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai decision maker dan patriotik sejati pasti akan menunjukkan sikap kenegarawanan serta konsistensi untuk terus merawat dan menjaga soliditas sesama anak bangsa diatas kepentingan politik dan kelompok manapun.
“Disamping itu, Nasky juga memuji peran strategis Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH., M.H. yang terus begerilya mengawal proses ini sampai tuntas agar tak terjadi gesekan politik yang dapat merugikan stabilitas Pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Oleh sebab itu, Nasky juga berpendapat, Sebagai salah satu pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco dinilai benar-benar bekerja untuk merawat nilai-nilai demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi publik luas.
