MEDAN, Sinarsergai.com – Pernyataan Chandra Dalimunthe yang membantah isu “uang klik” bukan sekadar bantahan retoris, melainkan taruhan besar terhadap kehormatan program unggulan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bobby Nasution.
Jika ucapan itu tidak sejalan dengan fakta di lapangan, maka bukan hanya dirinya, tetapi juga reputasi pembangunan bersih Sumatera Utara yang dipertaruhkan.
Sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprovsu, Chandra memegang posisi strategis di simpul paling sensitif dalam sistem pemerintahan — yaitu titik awal di mana setiap proyek pembangunan dimulai.
Ia menyatakan dengan tegas bahwa seluruh proses pengadaan pemerintah kini wajib melalui sistem digital e-Katalog dan e-Purchasing, sesuai amanat Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Dengan sistem ini, katanya, tidak ada lagi ruang bagi praktik transaksi gelap atau istilah populer yang sempat mencuat di kalangan penyedia, yakni “uang klik”, meski ia tidak sependapat dengan istilah itu.
Di sinilah letak pentingnya kehati-hatian seorang pejabat publik dalam mengeluarkan pernyataan. Sebab, kalimat bantahan itu bukan sekadar bantahan administratif. Itu adalah janji integritas terbuka kepada publik, yang jika kelak terbukti berbanding terbalik dengan kenyataan, akan menjelma menjadi bumerang.
Ucapan seperti itu adalah taruhan besar terhadap kehormatan PHTC Bobby Nasution, khususnya pada program keempat: Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI).
Program INSTANSI sejatinya dirancang untuk membangun infrastruktur yang terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tidak hanya membangun jalan, tetapi juga irigasi dan permukiman layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatannya berbasis kawasan prioritas—sebuah model pembangunan yang membutuhkan fondasi kepercayaan publik terhadap kemurnian proses pengadaan. Sekali proses itu ternodai oleh aroma transaksional, maka keadilan dan pemerataan yang menjadi ruh INSTANSI akan runtuh di hadapan publik.
*Perlu Respon Gubsu*
Karena itu, Gubernur Bobby Nasution perlu merespons dengan ketegasan kepala daerah yang mengusung semangat pemerintahan bersih. Bantahan Chandra sepatutnya tidak hanya diterima di ruang konferensi pers, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah evaluatif dan klarifikasi menyeluruh.
