Melalui BNPB, pemerintah pusat telah menyiapkan 5.951 unit hunian tetap untuk Sumatera Utara, serta dukungan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, bantuan logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Tidak boleh ada masyarakat yang masih berada di pengungsian saat bulan puasa. Pengungsi akan ditempatkan di hunian sementara, rumah sewa, atau rumah kerabat dengan biaya ditanggung negara. Pemerintah juga menyalurkan bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan, Rp3 juta untuk penggantian isi rumah, serta Rp5 juta sebagai modal usaha bagi pelaku usaha terdampak,” kata Suharyanto.
Sementara itu, Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemulihan pascabencana dinilai dari sejumlah indikator, antara lain berfungsinya pemerintahan hingga tingkat desa, layanan publik yang berjalan normal, akses transportasi darat yang lancar, aktivitas ekonomi yang kembali bergerak, serta ketersediaan BBM, gas, listrik, jaringan internet, dan air bersih.
“Secara umum kondisi Sumatera Utara sudah membaik. Namun masih terdapat beberapa daerah yang memerlukan percepatan pemulihan, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,” ujar Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Utara.
“Kami berharap proses pemulihan berjalan optimal sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara normal. Ke depan, mitigasi perlu diperkuat agar musibah serupa tidak kembali terulang,” ujar Vandiko.
Rakor ini turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap. (SM/Sg)
