Ia menambahkan bahwa akses jalan nasional relatif telah terhubung, meskipun beberapa ruas seperti Padang Panjang–Sicincin masih bersifat terbatas. Penyesuaian kebutuhan alat berat terus dilakukan, termasuk opsi pergeseran alat ke provinsi lain sesuai kebutuhan di lapangan.
Rapat koordinasi ini menyimpulkan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditopang oleh pendataan kerusakan multisektoral yang rinci, akurat, dan berbasis _by name by address_ sebagai dasar perencanaan dan pencairan bantuan. Penyusunan dokumen teknis seperti _Detail Engineering Design_ (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didorong untuk melibatkan konsultan dan akademisi sesuai ketentuan.
Selain itu, pembaruan data pembangunan hunian sementara, hunian tetap, serta dana tunggu hunian perlu terus dilakukan secara dinamis. Kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di beberapa daerah, sehingga memerlukan validasi lanjutan, termasuk penetapan zona aman bencana.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat melalui kerja Satgas yang solid dan terkoordinasi. Penetapan skala prioritas, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta dukungan sumber daya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pemulihan Sumatera Barat yang tangguh dan berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, serta seluruh unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat
*Abdul Muhari, Ph.D.*
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
