Padahal, banyak kasus penyimpangan anggaran, praktik tidak adil, atau pelayanan buruk di sektor pendidikan justru terbongkar berkat liputan pers.
Secara hukum, larangan sistematis terhadap kerja jurnalistik di ruang publik pemerintahan berpotensi masuk ranah pidana pers, dengan ancaman sanksi hingga dua tahun penjara.
Namun, di atas sanksi hukum, ada sanksi moral yang lebih berat: hilangnya kepercayaan publik.
Editorial ini menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Sumut tidak boleh menjadi zona bebas kritik. Pendidikan adalah urusan publik, bukan milik birokrasi. Pers harus diberi akses yang wajar, terukur, dan profesional—bukan dibungkam.
Bobby Nasution perlu menegur tegas bawahannya dan memastikan bahwa semangat keterbukaan tidak berhenti pada pidato, tetapi terwujud dalam praktik.
Tanpa itu, jargon transparansi akan tinggal retorika.
Pada akhirnya, masyarakat Sumut berhak atas pemerintahan yang terbuka, terutama di sektor pendidikan. Menutup pintu bagi wartawan berarti menutup masa depan bagi anak-anak kita. Dan itulah mengapa peristiwa ini layak disebut sebagai darurat pers di Dinas Pendidikan Sumut (ZULFIKAR)
