Federasi Barongsai Sumut Apresiasi Kebijakan Budaya Inklusif Bupati Batu Bara di Pesta Tapai – Sinarsergai
Daerah

Federasi Barongsai Sumut Apresiasi Kebijakan Budaya Inklusif Bupati Batu Bara di Pesta Tapai

×

Federasi Barongsai Sumut Apresiasi Kebijakan Budaya Inklusif Bupati Batu Bara di Pesta Tapai

Sebarkan artikel ini

BATU BARA, Sinarsergai.com — Pelibatan kesenian Barongsai dalam rangkaian Pesta Tapai 2026 menjelang Bulan Suci Ramadhan menuai apresiasi dari berbagai kalangan.

Langkah Pemerintah Kabupaten Batu Bara dinilai mencerminkan arah kebijakan budaya inklusif yang menempatkan keberagaman sebagai kekuatan pemersatu masyarakat.

Wakil Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Provinsi Sumatera Utara, David So, Senin (2/2/26) di Medan menilai kebijakan tersebut menunjukkan kehadiran aktif pemerintah daerah dalam mengelola kemajemukan secara konstruktif dan terukur.

Menurutnya, pelibatan Barongsai bukan sekadar tambahan hiburan, melainkan bagian dari strategi kebudayaan yang sadar akan realitas sosial Batu Bara.

“Tradisi Melayu Pesisir tetap menjadi fondasi utama Pesta Tapai. Namun kehadiran Barongsai memberi pesan kuat bahwa keragaman budaya dapat berkontribusi secara proporsional dalam ruang publik,” ujar David.

David menegaskan, kebijakan ini memiliki makna politik kebudayaan yang penting. Pemerintah daerah, kata dia, menunjukkan keberanian membuka ruang kolaborasi lintas budaya tanpa menggeser identitas lokal yang menjadi akar sejarah masyarakat Batu Bara.

Dalam konteks tersebut, kebudayaan berfungsi sebagai instrumen kohesi sosial, bukan sebagai penanda perbedaan.

Ia juga menilai pendekatan yang ditempuh Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian mencerminkan kematangan dalam membaca dinamika sosial.

Potensi resistensi terhadap kolaborasi budaya, menurut David, dapat dikelola secara sehat ketika pemerintah hadir sebagai fasilitator dialog dan penjamin keadilan ruang ekspresi.

“Ketika negara hadir secara adil, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru memperkuat rasa memiliki bersama,” ujarnya.

Dari sisi dampak sosial, kebijakan budaya inklusif ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pemerintah tidak dipersepsikan memihak satu kelompok budaya tertentu, melainkan memberi ruang yang setara bagi ekspresi kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *