Syaiful menyoroti situasi beberapa waktu terakhir ketika Polri menjadi sasaran kritik keras dari masyarakat, bahkan muncul wacana agar institusi kepolisian direformasi dan ditempatkan di bawah kementerian.
Dalam situasi itu, menurut dia, justru KBPP Polri Sumatera Utara yang aktif tampil membela institusi Polri melalui berbagai konferensi pers dan pernyataan terbuka.
“Ketika Polri dihujat dan muncul desakan agar Polri berada di bawah kementerian, kami di Sumut yang aktif bersuara membela agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya, di mana Ketua Umum dan pengurus pusat saat itu?” katanya.
Karena itu, pihaknya menolak jika Munas VI hanya menghadirkan calon tunggal Ketua Umum. Menurut mereka, hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan semangat organisasi.
Selain itu, Syaiful juga menilai dalam lima tahun terakhir aktivitas organisasi di tingkat daerah, resor, hingga sektor mengalami stagnasi, khususnya di Sumatera Utara. Hal itu disebabkan minimnya konsolidasi dari pimpinan pusat ke daerah.
Ia membandingkan dengan kepengurusan sebelumnya yang dinilai lebih aktif dan terstruktur, seperti adanya pertemuan nasional bersama Dirbinmas se-Indonesia, rapat kerja nasional (Rakernas), hingga agenda ziarah rombongan setiap menjelang Hari Ulang Tahun KBPP Polri.
“Kami ingin KBPP Polri kembali hidup, solid, dan benar-benar menjadi rumah besar bagi anak-anak Polri. Jangan hanya aktif saat Munas, tetapi mati dalam pembinaan organisasi di daerah,” ujarnya.
