Agenda Kebebasan Pers yang menghadirkan Konstituen Dewan Pers dan insan pers itu, kata Erris kompak bersatu melawan hoaks sebagai bukti bahwa insan pers dan pemilik media merupakan garda terdepan dalam pilar keempat di negeri tercinta ini.
Sejalan dengan konsep Dewan Pers, Erris juga berharap, Konstituen yang ada di daerah harus bergandengan tangan dan berkoloborasi dengan Forkopimda untuk mewujudkan Pers Pancasila.
“Sebagai Konstitien Dewan Pers, SMSI punya tanggung jawab untuk mendukung kinerja pemerintah baik dipusat maupun di daerah.
Dalam rangkaian ini juga, kita berharap pemerintah bisa hadir bagi insar pers dan tidak anti kritik
Artinya, insan pers bekerja secara profesional dan perusahaan pers tentu berbisnis secara sehat dan kita harapkan tidak terjadi ‘pemboikotan’ perusahaan ketika menyajikan berita fakta dan investigasi,” ujar Erris disela-sela kegiatan tersebut.
Pencapaian agenda ini menurut Erris tidak hanya dilakukan di Ibukota Jakarta saja akan tetapi ada baiknya dilaksakan secara serentak di Provinsi Indonesia. Ini merupakan apresiasi bagi insan pers dan pemilik media agar pemerintah di daerah bisa menaruh kepedulian bagi insan pers ikut memerangi berita hoaks di era digitalisasi ini, tukasnya.
Rangkaian kegiatan ini dihadiri sejumlah anggota Dewan Pers, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika, Sekjen Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, serta berbagai komunitas dan masyarakat pers lainnya.(rel)
