Ilham juga mengingatkan bahwa ASN wajib menjaga netralitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Oleh sebab itu, segala bentuk dugaan keberpihakan aparatur pemerintahan desa dalam proses PAW harus menjadi perhatian serius.
“Kalau sampai ada penggunaan pengaruh jabatan, mobilisasi dukungan, atau pemanfaatan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan politik keluarga, maka itu tidak lagi sekadar persoalan etik, tetapi sudah masuk wilayah penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
Ia mendesak Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta pihak kecamatan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan PAW di Desa Pantai Labu Baru yang akan berlangsung Juni mendatang.
“Jangan sampai demokrasi desa kehilangan marwah hanya karena kekuasaan tidak mampu menjaga jarak dengan kepentingan politik keluarga. Desa bukan ruang untuk melanggengkan pengaruh kekuasaan,” pungkas Ilham.(R-03)
