“Kami tetap bersedia membantu mendorong agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Namun tentu PB PON Sumut tidak bisa memaksa pihak BUMN untuk memenuhi kekurangan dana tersebut apabila memang terdapat keterbatasan kemampuan dari perusahaan yang bersangkutan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan penyalahgunaan dana pelaksanaan PON XXI Sumut, melainkan lebih kepada adanya komitmen dukungan yang pada akhirnya belum seluruhnya dapat direalisasikan.
“Tidak ada penyalahgunaan dana di sini. Ini lebih pada persoalan komitmen yang belum sepenuhnya terpenuhi,” kata Ipunk.
*(Tidak Dirugikan)*
Selain itu, Ipunk menegaskan bahwa dalam persoalan tersebut tidak terdapat unsur yang merugikan keuangan negara ataupun indikasi penyalahgunaan dana pelaksanaan PON XXI Sumut.
Menurut dia, persoalan yang terjadi lebih pada belum terpenuhinya sebagian komitmen dukungan sponsorship dan CSR dari sejumlah perusahaan kepada BLU LPDUK Kemenpora RI.
Ipunk menambahkan, secara administratif kerja sama sponsorship tersebut pada dasarnya merupakan hubungan antara pihak BUMN dan BLU LPDUK Kemenpora RI.
Karena itu, PB PON Sumut tidak berada pada posisi sebagai penerima maupun pengelola langsung dana sponsorship dimaksud.
“Sejak awal dana sponsorship maupun CSR disalurkan langsung kepada LPDUK Kemenpora RI, bukan kepada PB PON Sumut. Jadi kami tidak pernah menerima ataupun mengelola langsung dana tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, kata Ipunk, PB PON Sumut tetap menunjukkan itikad baik dengan membantu menjembatani komunikasi kepada sejumlah BUMN melalui surat tertanggal 23 Januari 2026 guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan mendorong penyelesaian komitmen dukungan dana CSR tersebut.
