MEDAN, Sinarsergai.com – Ada hal menarik dari pelaksanaan Operasi Gabungan Sadar Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat (16/10/2026).
Di tengah keterlibatan sejumlah instansi, mulai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Ditlantas Polda Sumut, Jasa Raharja hingga unsur perangkat daerah lainnya, tampak satu sosok yang patut mendapat perhatian.
Dia adalah Suluh Agung Pasi, S.STP., Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara yang baru saja dilantik pada 5 Oktober 2026.
Artinya, ketika operasi gabungan tersebut dilaksanakan, Suluh baru sekitar 11 hari menerima amanah jabatan barunya. Namun, ia sudah terlihat mengambil bagian dalam kegiatan strategis yang digagas Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis.
Momentum ini menarik bukan semata-mata karena kehadiran seorang pejabat baru dalam kegiatan pemerintahan. Lebih dari itu, terdapat pesan tentang kesiapan aparatur menerjemahkan gagasan pimpinan menjadi gerakan operasional yang menyentuh masyarakat.
Operasi Gabungan Sadar Pajak sendiri merupakan langkah Bapenda Sumut bersama Ditlantas Polda Sumut dan sejumlah instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kegiatan yang dimulai di Jalan Putri Hijau tersebut dirancang berlangsung sepanjang Oktober 2026 di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Menariknya, pendekatan yang dibangun tidak semata-mata pemeriksaan kendaraan. Pemerintah juga menghadirkan bus pelayanan pajak keliling sehingga masyarakat dapat langsung membayar kewajibannya di lokasi operasi.
Pendekatan persuasif menjadi bagian penting. Pengendara yang belum memenuhi kewajiban pajak diingatkan secara baik-baik, sekaligus diberikan kemudahan untuk menyelesaikannya.
Di sinilah gagasan Sutan Tolang Lubis memperlihatkan dimensi pelayanan publik. Pemerintah tidak hanya meminta masyarakat memenuhi kewajibannya, tetapi juga mendekatkan pelayanan agar kewajiban tersebut lebih mudah dilaksanakan.
Bagi Suluh Agung Pasi, momentum ini sekaligus menjadi kesempatan awal memperlihatkan kesiapan menjalankan amanah sebagai pimpinan UPTD Samsat Medan Utara.
Dalam operasi tersebut, keterlibatan unit pelayanan Samsat menjadi bagian penting. Sebab, pemeriksaan kendaraan tidak akan cukup efektif apabila tidak diikuti kesiapan petugas, sistem administrasi, fasilitas pelayanan, serta mekanisme pembayaran yang dapat diakses masyarakat.
Kehadiran layanan bergerak memperlihatkan bahwa pendekatan penegakan kepatuhan harus berjalan beriringan dengan kemudahan pelayanan.
Hal seperti inilah yang membutuhkan koordinasi dan kesiapan aparatur di lapangan. Gagasan pimpinan harus diterjemahkan menjadi sistem kerja yang konkret, bukan berhenti pada instruksi atau kegiatan seremonial.
Pengalaman Suluh di lingkungan pemerintahan, termasuk penugasannya sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, menjadi salah satu latar belakang profesional yang menarik dicermati.
Pengalaman tersebut bersentuhan dengan administrasi pemerintahan, tata kelola, serta pemahaman terhadap prosedur dan regulasi. Bekal demikian relevan dalam menjalankan organisasi pelayanan publik yang membutuhkan ketelitian administrasi dan koordinasi lintas sektor.
Kini, tanggung jawabnya berada pada salah satu unit pelayanan pendapatan daerah di Kota Medan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Penempatan tersebut tentu membawa ekspektasi besar. Terlebih, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi salah satu pekerjaan penting Pemprov Sumut dalam menopang pembiayaan pembangunan.
Dalam konteks kepemimpinan Bobby Nasution, peningkatan pendapatan daerah bukan sekadar urusan angka penerimaan. Kemampuan pemerintah menggali potensi pendapatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, gagasan besar Sutan Tolang Lubis membutuhkan dukungan aparatur yang mampu bekerja cepat, memahami persoalan teknis, dan membangun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Suluh Agung Pasi memiliki kesempatan untuk memperlihatkan kapasitas tersebut melalui kepemimpinannya di Samsat Medan Utara.
Sebelas hari pertama memang belum cukup untuk menilai keseluruhan keberhasilan seseorang dalam menjalankan jabatan. Namun, momentum keterlibatannya dalam gerakan sadar pajak memberikan gambaran awal mengenai pentingnya kesiapan aparatur dalam mendukung agenda organisasi.
Pada akhirnya, keberhasilan optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya gagasan seorang kepala badan atau kuatnya komitmen gubernur.
Keberhasilan itu juga ditentukan oleh kemampuan setiap pejabat di bawahnya menerjemahkan kebijakan menjadi pekerjaan nyata.
Di sinilah tantangan sekaligus kesempatan Suluh Agung Pasi. Mengubah amanah jabatan menjadi kinerja, memperkuat pelayanan Samsat, dan ikut memastikan gagasan besar Bapenda Sumut berjalan hingga menyentuh masyarakat.
Sebab, pembangunan Sumatera Utara membutuhkan bukan hanya pemimpin dengan gagasan besar, tetapi juga aparatur yang siap bergerak mewujudkannya. *(penulis zulfikar tanjung bersertifikat wartawan utama dewan pers)*
