Kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum di Sumatera Utara.
Sejumlah isu yang disampaikan mahasiswa di antaranya pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, penanganan konflik agraria, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, hingga evaluasi terhadap penggunaan kekuatan dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
Dokumen aspirasi dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok Cipayung selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, perwakilan Ketua DPRD Sumut, Kapolda Sumut, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pembangunan Sumatera Utara selama dua tahun terakhir dan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan.
Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan DPRD Sumut turut memberikan tanggapan terhadap sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan deklarasi mahasiswa bersama Forkopimda Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga persatuan, demokrasi, dan kondusivitas daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan mahasiswa semakin terbuka sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat menjadi masukan konstruktif dalam mewujudkan Sumatera Utara yang aman, maju, dan kondusif.(Mar)
