Keberadaannya merupakan bagian dari program TP-PKK Sergai yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana edukasi pemanfaatan tanaman obat.
Taman TOGA kini telah dibongkar atau dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan gedung tersebut,hasil pantauan awak media di lapangan.
Perubahan alih fungsi kawasan yang sebelumnya memiliki nilai edukasi dan manfaat bagi masyarakat itu,sepatutnya harus ada penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.
Apakah pengalihan fungsi kawasan tersebut telah melalui mekanisme administrasi dan pengelolaan aset daerah yang benar?
Bagaimana status tanahnya? Apakah terdapat keputusan resmi, dokumen perencanaan, serta dasar penggunaan aset untuk pembangunan gedung tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab agar pembangunan tidak hanya berjalan secara fisik, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
UU Pers Memberikan Perlindungan kepada Wartawan
Tindakan menghalangi kerja jurnalistik bukan persoalan sepele.
Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara tegas menjamin kemerdekaan pers.
Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers memberikan ketentuan pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Ancaman pidananya adalah:
– Penjara paling lama 2 tahun; atau
– Denda paling banyak Rp500 juta.
Dengan demikian, apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan tindakan yang menghambat atau melarang peliputan suatu kegiatan milik pemerintahan akan diancam dengan hukuman diatas.
