Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Wartawan menjalankan tugas untuk mencari informasi, mendokumentasikan fakta, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Apalagi ketika kegiatan yang diliput berkaitan dengan pembangunan fasilitas pelayanan publik.
Jika memang terdapat pembatasan akses karena alasan keselamatan kerja, keamanan, atau aturan kawasan proyek, pihak pengelola seharusnya menyampaikan ketentuan tersebut secara profesional dan menyediakan mekanisme peliputan yang jelas, bukan dengan perkataan bernada intimidatif.
Kini, publik menunggu realisasi janji Hasan Basri untuk mempertemukan Joko dengan wartawan guna menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun, lebih dari sekadar permintaan maaf, masyarakat juga menunggu penjelasan pemerintah mengenai status proyek, sumber anggaran, kewenangan pengelolaan, serta dasar hukum perubahan fungsi kawasan Taman TOGA.
Sebab, uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, aset publik harus dikelola secara transparan, dan kebebasan pers wajib dihormati.
Jangan sampai wartawan yang bertugas mengawasi kepentingan rakyat justru diperlakukan seolah-olah menjadi orang asing di tengah pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
