Medan, Sinarsergai.com – Dr Theresia Nancy Saragih sumringah. Bibirnya bergetar, mata juga berkaca-kaca. Ibu berdarah Batak, Jawa dan Tionghoa ini, dengan tulus hati ingin mengungkap rasa suka citanya namun tak terucap dengan kata-kata. “Sungguh saya sangat banyak berterimakasih,” tuturnya.
Ungkapan terimakasih itu disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapoldasu Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak dan Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Poldasu Kombes Tatan Dirsan Atmaja.
“Saya mengucapkan terimakasih karena persoalan yang menimpa diri saya, akhirnya selesai. Ini membuktikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima di Indonesia,” tegas dr T Nancy Saragih didampingi suaminya dr Yusnari Wong dan penasihat hukum Arizal SH MH dari Law office Arizal SH MH & Rekan, Senin 26 September 2022.
Dr Nancy merupakan korban akrobatik hukum terkait sengketa lahan di Jalan Amplas Kecamatan Medan Area. Sejumlah pihak berupaya mengkriminalisasinya dengan berbagai delik pengaduan ke Polda Sumatera Utara. Namun, pihak Poldasu menghentikannya karena sengketa lahan bukan kasus pidana melainkan ranah perdata.
Ibu berjiwa sosial ini pun bercerita tentang kronologi sengketa lahan yang mendera dirinya. Awalnya, sekitar tahun 2000 lalu, dr Nancy Saragih berniat membantu masyarakat kurang mampu dan berekonomi lemah agar anak-anaknya bisa mendapat pendidikan dan berobat gratis.
“Ibu (Nancy-red) berniat membangun sarana pendidikan dan berobat khusus untuk warga yang kurang mampu, karena ibu mengetahui serta memahami bahwa biaya pendidikan dan berobat itu mahal,” sebut penasihat hukum Arizal SH MH diamini dr Nancy dan suaminya.
Guna mewujudkan niatnya, perempuan yang dikenal dekat dengan kalangan masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai seorang dokter ini, mulai berpikir untuk mewujudkan apa yang diimpikannya selama ini. Harus ada lahan sebagai tempat atau lokasinya sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dan tempat bagi warga yang miskin untuk berobat.
