Jakarta, Sinarsergai.com – Tiga calon presiden (Capres) yang akan berkontestasi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang, dinilai memiliki pemahaman yang minim terhadap isu ketahanan energi listrik nasional.
Buktinya, tidak satupun dari ketiga Capres tersebut yang pernah membicarakan soal energi listrik nasional. Padahal pengeloaan energi listrik yang baik dan benar, akan menjadi modal utama pemerintah mensejahterakan masyarakat dan menjamin kelangsungan pembangunan pada tahun-tahun mendatang, sebagaimana yang saat ini tengah disuarakan para Capres tersebut.
“Kita sangat prihatin pada ketiga Capres yang akan berkontestasi pada 2024 mendatang. Tidak satupun yang membahas ketahanan energi listrik nasional. Padahal pengelolaan energi listrik yang baik dan benar saat ini, akan menjadi modal utama pemerintah mensejahterakan masyarakat dan menjamin kelangsungan pembangunan pada tahun-tahun mendatang, sebagaimana yang saat ini tengah disuarakan para Capres tersebut,” ungkap Ketua Umum DPP SP PLN Pusat (Persero), Abrar Ali dalam siaran persnya kepada sejumlah media, Rabu (22/11/23).
Menurut Abrar, salah satu isu ketahanan energi listrik nasional yang perlu mendapat perhatian serius dari ketiga Capres tersebut adalah soal power wheeling. Saat ini, pemerintah sendiri mempertontonkan sikap plin-plan terhadap isu tersebut.
Pada Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (20/11) lalu, Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyatakan Pemerintah mendorong masuknya skema transmisi dan/atau distribusi listrik (power wheeling) ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
“Padahal pada Januari lalu, menteri yang sama sudah menyatakan tidak ada power wheeling. Hal ini harus menjadi perhatian serius Presiden Jokowi saat ini. SP PLN meminta presiden jangan meninggalkan legacy, yang bisa memuat PLN ambruk dimasa kepeminpinannya,” ungkap Abrar.
Sikap plin-plan pemerintah terhadap isu skema power wheeling, menurut Abrar, bukti pemerintah saat ini tidak memiliki konsep tata kelola energi listrik nasional yang baik dan benar.
