JAKARTA,Sinarsergai.com-Berbagai capaian dan inovasi jajaran pemasyarakatan di Aceh mendapat ruang dalam Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh, Ramdani Boy, memaparkan kinerja Kanwil Ditjenpas Aceh di hadapan jajaran pimpinan tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Paparan tersebut menjadi bagian dari evaluasi nasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan sekaligus momentum untuk menunjukkan progres berbagai program strategis yang telah dilaksanakan jajaran Kanwil Ditjenpas Aceh bersama seluruh UPT Pemasyarakatan se-Aceh.
Rakor Kemenimipas Tahun 2026 dibuka oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Dalam arahannya, Menteri menekankan bahwa evaluasi tidak berhenti pada melihat apa yang telah dikerjakan, tetapi harus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan.
“Evaluasi bukan sekadar melihat apa yang sudah dikerjakan, tetapi menjadi dasar untuk menentukan perbaikan. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika masyarakat merasakan layanan yang lebih baik, memperoleh kepastian, dan melihat kehadiran negara melalui pelayanan yang memberikan solusi,” ujar Agus.
Pesan tersebut menjadi penekanan penting dalam pelaksanaan tugas jajaran Kemenimipas, termasuk pemasyarakatan. Setiap program dan capaian diharapkan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, Ramdani Boy memaparkan gambaran umum kondisi pemasyarakatan di Aceh, mulai dari jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), jumlah penghuni, kondisi overcrowded, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
Turut disampaikan realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan.
Salah satu materi utama yang disampaikan Ramdani Boy adalah capaian implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas kinerja jajaran pemasyarakatan.
