Serdang Bedagai, Sinarsergai — Kebebasan pers kembali mendapat ujian di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara. Kali ini, seorang wartawan Metrosergai mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan, bahkan dilarang mengambil foto saat menjalankan tugas jurnalistik di lokasi pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (12/11/2026). Wartawan itu mengaku mendapat larangan dari seorang pria bernama Joko, yang belakangan diketahui merupakan penjaga malam di kawasan proyek tersebut.
Dengan nada tinggi, pria itu disebut melontarkan perkataan yang terkesan membatasi kerja jurnalistik.
“Jangan kau ambil foto. Kau harus izin sama aku terlebih dahulu. Pakai etika kau!”
Ucapan tersebut bukan sekadar teguran biasa. Pernyataan bernada keras itu justru memunculkan pertanyaan serius: atas dasar kewenangan apa seorang penjaga malam proyek merasa berhak melarang wartawan mengambil dokumentasi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik?
Apakah kawasan proyek tersebut merupakan wilayah pribadi yang bebas dari pengawasan publik? Ataukah ada aturan resmi yang memberikan kewenangan kepada penjaga malam untuk membatasi kerja jurnalistik?
Pertanyaan ini patut dijawab. Sebab, proyek pembangunan yang menggunakan anggaran dan fasilitas publik semestinya tidak alergi terhadap dokumentasi, pemberitaan, maupun pengawasan masyarakat.
Kakan Kemenhaj Akui Joko Penjaga Malam, Digaji Rp100 Ribu per Hari
Persoalan tersebut berlanjut pada Jumat (13/11/2026). Wartawan kemudian melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kakan Kemenhaj) Sergai, H. Hasan Basri, S.Ag., S.I.
Dalam keterangannya, Hasan Basri membenarkan bahwa pria bernama Joko tersebut merupakan penjaga malam di area pembangunan gedung.
Hasan Basri juga mengungkapkan bahwa Joko menerima upah sebesar Rp100.000 per hari, yang menurut keterangannya dibayarkan oleh pihak Kemenhaj.
Namun, muncul keterangan lain yang tidak kalah menarik. Hasan Basri menyebutkan bahwa gedung yang sedang dibangun tersebut bukan merupakan milik Kemenhaj. Menurutnya, pihak Kemenhaj hanya menerima tanggung jawab terkait pembangunan tersebut.
