Tak Gajian 6 Bulan, Perangkat Desa Pekan Tanjung Beringin Terancam Kelaparan

By Administrator Okt 16, 2020

Tanjung Beringin,Sinarsergai.com – Sungguh sedih nasib yang dialami oleh perangkat Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang semakin menderita semenjak Covid-19 melanda daerah ini dan ditambah lagi gaji yang seharusnya diterima setiap bulannya malah sampai 6 bulan tidak dapat cair. “Aksi ini unjukrasa ini terpaksa dilakukan karena istri dan anak sudah terancam kelaparan. Kondisi memilukan ini bukan hanya dialami oleh perangkat Desa Pekan Tanjung Beringin, namun semua perangkat desa di Kabupaten Sergai.

Berdalih aturan, tapi yang jadi korban perangkat desa. Jangan utamakan kepentingan politik tapi fikirkan rakyat yang saat ini sudah menjerit bahkan sangat menderita. Sementara dana untuk dampak Covid-19 sudah disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, tapi kenapa hak kami sebagai perangkat desa tidak juga diberikan.

Dalam aksi ini, perwakilan perangkat desa tersebut membawa poster yang bertuliskan diantaranya, “Yth. Pak Pjs Bupati dan pak Camat perhatikan kami selaku perangkat desa.Periuk kami sudah berkarat karena 6 bulan gaji terhambat. Jangan buat kami bertambah melarat.

Namun sangat disayangkan Camat Tanjung Beringin tidak berada di tempat untuk menerima aspirasi perwakilan perangkat desa di Kecamatan Tanjung Beringin. Aksi unjukrasa ini berlangsung damai. Kasi PMD Kecamatan Tanjung Beringin, Jepri Sinaga menjelasakan pihaknya telah menampung seluruh aspirasi perangkat desa yang akan kita sampaikan ke Pemkab Sergai.

“Mudah-mudahan Minggu depan ini keluar, hari ini pihak Pemkab Sergai ke Provinsi Sumatera Utara,”bilangnya.Nah, Peraturan Bupati untuk penggajian perangkat desa telah ditandatangani Pjs Bupati Sergai, karena yang berwewenang penuh soal gaji/siltap perangkat desa itu dari Kabupaten yang bersumber dari ADD.

“Kami turut prihatin, namun harapan agar kita semua menjaga kekondusifan situasi di Tanjung Beringin karena akan ada datang tamu dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI meninjau Pulau Berhala,”ungkapnya.(Nas)

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *