Serdang Bedagai, Sinarsergai.com – Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang lakukan mediasi setelah terjadi keributan antara dua kelompok ormas Pemuda Pancasila dengan PAC Pemuda Pancasila 1959, Jumat 24/12/2020 di Kabupaten Serdang Bedagai.
Keributan terjadi diduga akibat tidak terimanya Ormas Pemuda Pancasila dengan adanya pergantian Logo di Posko Pemuda Pancasila di wilayah Perbaungan.
Pada pertemuan ini, hadir juga Waka Polres Sergai Kompol Sofyan, Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kapolsek Perbaungan dan Reskrim AKP Pandu Winata bersama TNI dan seluruh personel Polres Sergai.
Usai membubarkan ratusan kader Pemuda Pancasila, Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang bersama rombongan langsung menyambangi di kediaman Indra Gunawan Ketua DPC PP 1959 di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan.
Kapolres Sergai mengajak seluruh Pemuda Pancasila 1959 untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Serdang Bedagai dan jangan mau terprovokasi oleh pihak mana pun juga.
AKBP Robin menegaskan agar tidak melakukan provokasi yang dapat memancing gesekan ataupun konflik diantara rekan rekan kita agar untuk menghindarinya.
“Saya berharap Kabupaten Serdang Bedagai aman, nyaman dan kondusif. Karena pemuda pancasila juga harus bertanggung jawab dalam mengaman kan negara Indonesia khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai,” Ungkapnya.
Untuk itu, Robin menghimbau kepada seluruhnya jangan terpancing bila ada suatu hal laporkan kepadanya ataupun Satreskrim Polres Sergai.
“Jika ada hal hal yang memancing kerusuhan, laporkan ke kami biar kami yang menindak. Demikian juga jangan ada alasan nanti terpancing hingga menimbulkan bentrok, tahan diri biar kami yang kroscek,” pesannya.
Robin juga mengintruksikan kepada Pemuda Pancasila 1959 untuk tidak melakukan penindakan apapun.
Sementara itu, MPC Pemuda Pancasila Sergai diwakili Wakil Ketua I H Saiful Amri didampingi Komandan Koti Edi Suroso Nasution dan seluruh kader Pemuda Pancasila memohon maaf kepada Kapolres Sergai di mana mungkin ada tindakan mereka yang mungkin melanggar hukum.
