Geger! Gempar
MEDAN,Sinarsergai.com– Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) resmi membawa dugaan penyimpangan pembangunan dan pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATI SUMUT).
Pengaduan Masyarakat (DUMAS) tersebut diserahkan pada Rabu, 18 November 2026, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumatera Utara dan telah diterima secara administratif, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima surat berstempel PTSP KEJATI SUMUT tertanggal 18 November 2026.
Hal ini ditegaskan Ketua GEMPAR Sumut Fajar Rivana Dinaga, S.Kom kepada Wartawan, Kamis (19/11/2026/ di Medan.
Menurut Fajar langkah ini menjadi bentuk keseriusan GEMPAR-SUMUT dalam mengawal penggunaan anggaran publik, khususnya proyek pembangunan dan pengadaan SPPG di Kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki total nilai pagu pekerjaan sekitar Rp 5.310.606.356,-.
GEMPAR-Sumut menilai terdapat sejumlah persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum, mulai dari dugaan ketidaksesuaian dasar hukum, kronologi pelaksanaan kegiatan, proses penganggaran, mekanisme pengadaan, dugaan pengarahan penyedia, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam Dumas bernomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026, GEMPAR-SUMUT menguraikan tiga kegiatan yang menjadi objek pengaduan, yaitu:
1. Pembangunan Gedung SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 4,000,000,000 Nomor Kontrak 602.3/05/2.01.0021/SP/PJK/DCKTR/ DS/X/2025 Tgl.16-10- 2026.
2. Pengadaan Barang SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 825,000,000 Nomor Kontrak 602.3/01.02/2.01.0021/SP/PB/DCKTR/DS/IX/2025 Tgl.23- 09-2025.
3. Pengadaan Mobil SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 485,606,356 Nomor Kontrak 602.3/01.03/2.01.0022/SP/PB/DCKTR-DS/IX/2025 Tgl.23- 09-2025. Ketiga kegiatan tersebut memiliki total nilai pagu sekitar Rp5,3 miliar.
Menurut GEMPAR-SUMUT, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji secara administratif maupun teknis.














