Sebagaimana dalam keterangan pers yang disampaikan melalui Whatsapp, Humas Pengadilan Negeri Medan, Immanuel Tarigan, Minggu (21/02/21), menyebutkan sudah sebagian besar telah diputus dan sisanya pada tahap pemeriksaan saksi.Dikatakannya, bahwa perkara korupsi yang disidangkan berasal dari 24 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan 7 perkara diantaranya dari KPK.
Perkara terbanyak berasal dari Nias Selatan dan KPK sebanyak 7 perkara yang diantaranya adalah terkait pembangunan Runway, Taxiway dan Apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, perkara berasal dari KPK, salah satunya kasus Walikota Medan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Selanjutnya perkara terbanyak kedua berasal dari Medan dan Langkat masing-masing 6 perkara yang diantaranya adalah terkait Bank Sumut, Kantor Pos, dan perkara dari Kabupaten Langkat korupsi Dana Desa (DD). Sedangkan perkara di Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Humbanghasundutan, Tanjung Balai, Batubara, Toba Samosir, masing-masing 5 perkara diantaranya,Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai, Dana BPJS/JKN di RSUD Batubara dan Dana Desa Narumonda Kabupaten Samosir.
Redaktur02 
Redaktur