Dan yang kelima, lanjut Wali Kota Medan lagi ialah masalah penanganan banjir. Masalah tersebut menjadi tanggung jawab semua OPD, karena itu OPD harus saling berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan banjir ini.
“banjir bukan hanya tanggung jawab satu OPD, tetapi semua OPD karena kalau sudah banjir semuanya pasti terkena imbasnya.”ujar Wali Kota Medan.
Untuk mencapai kelima program prioritas tersebut, Wali Kota Medan mengatakan harus ada perencanaan berdasarkan informasi dari setiap permasalahan yang ada. Informasi yang diproleh tersebut selanjutnya diolah menjadi data setelah itu barulah dapat dibuat sebuah perencanaan.
“Masing-masing OPD harus memiliki data yang akurat, kalau sudah akurat barulah kita dapat membuat perencanaan, setelah itu kita lakukan eksekusi (pengerjaan) dan pengawasan, namun ada baiknya dalam perencanaan tersebut melibatkan instusi dari luar Pemko Medan seperti berkolaborasi dengan USU sehingga perencanaan tepat sasaran. begitu pula halnya dengan pengawasan harus melibatkan pihak luar seperti BPK dan BPKP tujuanya agar pembangunan berjalan dengan baik serta target PAD dapat meningkat.”jelas Wali Kota Medan.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim,SE dalam sambutanya mengatakan musrenbang ini sangat strategis dalam menetapkan RKPD tahun 2022 yang menjadi pedoman dalam memutakhirkan rencana kerja OPD di lingkungan Pemko Medan pada tahun 2022. DPRD Kota Medan telah berkontribusi menampung setiap aspirasi dari masyarakat yang diproleh melalui reses, usulan masyarakat, kunjungan kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang kemudian diserahkan ke Pemko Medan untuk dimasukan ke musrenbang sehingga penyelenggaraan musrenbang ini dapat menentukan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap usulan yang telah disampaikan dapat diakomodir oleh Pemko Medan melalui OPD terkait, dan para OPD harus benar-benar mencermati sasaran pembangunan, DPRD Medan juga akan senantiasa mengawal dalam fungsi pengawasan.”kata Hasyim.
Lebih lanjut Hasyim menambahkan tantangan ditahun 2022 akan lebih berat, pemulihan ekonomi dan kesehatan harus menjadi fokus pemerintah. Disamping itu sektor pariwisata, pendidikan, infrastruktur dan kerukunan umat agama juga tidak bisa dikesampingkan dan harus selaras dengan pembangunan kota medan.
