Batubara, Sinarsergai.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batubara Ismar Khomri menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Batubara,Sumatera Utara (Sumut), untuk mengundurkan jadwal Pilkades serentak tahun 2021 ini khusus di Kabupaten Batubara. Pengunduran pelaksanaan Pilkades tersebut bukan tidak beralasan, sebab kondisi saat ini masih Covid-19 yang hari ke hari semakin meningkat saja. Bukan hanya di daerah, tapi tingkat nasional juga kasus Covid-19 semakin meningkat.
Sehingga sejumlah daerah harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Mikro juga mencegah lebih luas lagi virus mengganas tersebut.
Nah, mengingat kondisi tersebut dan sudah dilaksananya PPKM di sejumlah daerah Kabupaten/kota (PPKM), maka sebaiknya jadwal Pilkades serentak tahun ini di Batubara diundurkan saja,” kata Ismar Khomri di Kecamatan Lima Puluh.
Pilkades serentak, menurut Ismar, dikhawatirkan akan memicu terjadinya klaster baru dari kasus Covid-19. Sebab, pemilihan kepala desa secara serentak tentu akan memusatkan suatu kegiatan didesa yang mungkin akan memicu penyebaran wabah penyakit di Batubara.
“Kita tidak mau, Pilkades serentak malah justru menjadi pemicu klaster baru. Apalagi khusus di perkampungan sosialisasi tentang Covid-19 belum merata, bahkan sampai hari ini, masih ada warga yang tidak percaya tentang wabah penyakit yang dapat mengkawatirkan tingkat kesehatan masyarakat pada umumnya itu,” kata Ismar yang juga Wakil Ketua DPRD Batubara.
Tak hanya itu, ketua DPD Partai Golkar Batubara menyebutkan bahwa Sholat hari Raya Idul Adha tahun 2021 ini juga sudah dianjurkan tidak boleh dikerjakan secara berjama’ah. Para Kementerian Agama (Kemenag) kini sedang menggelar sosialisasi kepada jama’ah tentang pelarangan disejumlah daerah.
Soal ketersediaan anggaran pilkades serentak tahun 2021 di APBD Batubara menurutnya memang belum ada tersedia. Tetapi, dia menjelaskan alokasi anggaran itu bakal di ajukan di P APBD perubahan dalam waktu dekat ini oleh pemerintah daerah. Karena sudah banyak masa jabatan kepala desa berakhir tahun ini, sehingga pemkab akan mengagendakan pilkades untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa.
