Sergai,Sinarsergai.com – Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya tidak mentolerir bagi Camat,Kepala desa dan lurah hingga kepala dusun yang tidak menjalankan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level III di wilayah kerja masing-masing, maka akan diberikan tindakan tegas berupa pencopotan jabatan. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 yang saat ini semakin meningkat di Sergai.Tegas Bupati Sergai Darma Wijaya saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Level III di Kabupaten Serdang Bedagai, di Aula Sultan Serdang Kantor Bupati, Senin (9/8/2021) malam
Rapat tersebut dihadiri Sekda juga Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Pemkab Serdang Bedagai, Faisal Hasrimy, Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang, Dandim 0204/DS Letkol. Kav. Jackie Yudhantara, perwakilan Kejari Sergai, para OPD serta para camat.
Lebih lanjut disampaikan Bupati, pelaksanaan PPKM ini bukan beban, tapi amanah yang diberikan kepada kita. Kuncinya kemauan untuk serius melaksanakan PPKM ini pasti bisa meredam penyebaran Covid-19. Saya melihat kinerja kalian semua, saya bukan marah, tapi saya ingin semua kerja sesuai ketentuan dan arahan pimpinan. Jika semua bersikap tidak peduli, tentunya pilihannya lebih baik saya copot saja, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas yang diamanahkan. Tegas Bupati.
Selaib itu, Bupati mengingatkan kepada seluruh camat untuk menjadikan sekretariat Posko tingkat kecamatan menjadi Posko Satgas Covid-19 pelaksanaan PPKM Level III. Begitu juga dengan kepala desa diminta membuat posko agar tingkat dusun/RT dan RW, berperan aktif dalam upaya mempercepat penanganan Covid-19.
“PPKM Level III harus benar-benar struktur upaya penekanan penyebaran Covid-19. Kita tidak bisa bekerja sendiri, bukan kerja Pemkab Sergai, TNI/Polri ataupun stakeholder lainnya, tapi semua masyarakat wajib taat peraturan,” ujarnya.
Salah satu yang harus diberi peringatan tegas adalah pelaksanaan pesta yang menimbulkan kerumunan. Lagi-lagi bupati memerintahkan kepala desa untuk mengingatkan warganya agar tidak menggelar pesta yang melanggar peraturan.
“Paling susah diperingatkan itu yang gelar pesta. Boleh pesta tapi jangan menimbulkan kerumunan dan hanya 25 persen. Makanannya dibawa pulang saja. Jadi camat kepala desa harus saling terkoneksi, memberi pendampingan dan pengawasan serta bersikap tegas agar tidak melanggar aturan,” sebutnya.
Menurut data per tanggal 7 Agustus 2021, jumlah kasus konfirmasi positif menjadi 1.459 kasus, dengan kesembuhan 1.122 sembuh, 194 perawatan atau isolasi mandiri serta 143 meninggal dunia.
Sebelumnya Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang, menjelaskan ada 12 Kecamatan wilayah hukum Polres Sergai sebaran kasus Covid-19 terkonfirmasi. Tertinggi berada di Sei Rampah dengan 53 kasus, Perbaungan 27 kasus, Sei Bamban 19 kasus, Teluk Mengkudu 16 kasus, Dolok merawan dan Pegajahan masing-masing 11 kasus.
Pemerintah Kabupaten Sergai dan Polres Sergai menyebut, faktor penyebab masih tingginya angka penyebaran Covid-19 antara lain belum tersedianya alat swab PCR di Kabupaten Sergai, sehingga harus dikirim ke Medan dan hasilnya baru diketahui satu minggu. Padahal yang suspeck masih berinteraksi dan menularkan ke orang lain.
Kemudian, masyarakat belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam kegiatan sosial masyarakat seperti pesta, ada istiadat dan budaya. Vaksinasi Covid-19 belum sepenuhnya tercapai, tidak peduli dan rasa empati bahwa pandemi ini tanggung jawab bersama, penyelenggaraan protokol kesehatan di masyarakat butuh biaya tambahan seperti membeli masker.
Maka dari itu, upaya yang dilakukan Pemkab Sergai harus memiliki alat tes PCR sendiri untuk melakukan tindakan medis terhadap orang terkonfirmasi positif segera ditangani, melakukan operasi yustisi, pengetatan PPKM Level III hingga ke desa dengan memfungsikan portal.
Mengoptimalkan peran kades/lurah melaksanakan PPKM Level III, melaporkan setiap giat ke Satgas Covid-19, percepat vaksinasi secara menyeluruh ke masyarakat Sergai, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. (R-03)
