Medan, Sinarsergai.com – Anggota DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor mengawali sambutannya dalam sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.05 Tahun 2015 tentang penanggulangan Kemiskinan Kota, meminta perhatian Pemko Medan membantu menyelesaikan tunggakan uang sekolah dan BPJS Kesehatan.
Masih dalam sambutannya, banyak pengaduan warga yang diterima karena bila tidak melunasi maka tidak bisa mengambil ijazah dan begitu kepada peserta BPJS Kesehatan Mandiri tentunya harus kebijakan sehingga ada kebijakan yang diambil dalam permasalahan ini. “Karena sama-sama diketahui dampak pandemi sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat,”ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi Nasdem Demokrat Kota Medan, Antonius meminta dalam penyaluran bansos terutama dalam validasi data harus ada kordinasi kelurahan, kecamatan, dinas sosial dan kesehatan sehingga penyaluran tidak terjadi permasalahan.
Begitu juga dalam pelayanan kesehatan, dirinya bersama Tim Sopo Restorasi telah membagikan 3325 orang untuk kawasan Medan Barat termasuk terbesar untuk Kelurahan Sei Agul.
Senada dengan itu, Camat Medan Barat, Lilik menyampaikan bahwa dikawasan Medan Barat pihaknya mengoptimalkan 5 program yang secara bertahap telah dilaksanakan.
Kesehatan, insfrastruktur, penanganan banjir, kebersihan, Heritage dan UMKM, khusus untuk UMKM kita telah membuka gerai di setiap kelurahan dan ikut memasarkannya.
Lanjutnya pihaknya mencontoh apa yan dilakukan Kecamatan Tuntungan dalam sektor UMKM yang kini tidak hanya di pasar tradisional akan tetapi Supermarket dalam Berastagi Buah. “Jadi dalam hal ini tidak hanya pembuatan akan tetapi juga memasarkan,”ucapnya.
Didampingi Sekcam Medan Barat, Robbi dan Lurah Sei Agul, Aidil, Lilik pun menegaskan mengoptimalkan sektor perekonomian kerakyatan yang nanti bisa meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan warga.
Sama halnya seperti biasa dalam kegiatan Sosper yang telah digelar, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Sari warga jalan Karya, tentang kartu PBI ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Saat saya tabyak ke dinsos, jika sudah terdaftar PBI cukup hanya menunjukkan KTP.
