Ahli pun berdalih itu yang diketahuinya sembari memaparkan sejumlah perusahan BUMD yang juga mengajukan aset diasuransikan, namun ia tidak menunjukan bagaimana cara pencairan klaim seperti yang ia sampaikan harus putusan pengambilan.
Meski dalam persidangan ia mengaku netral namun ketika ditanyakan kembali oleh kuasa hukum pemohon, Kenapa saat pendataan dan pembayaran premi sesuai resiko hal tersebut tidak disampaikan kemudian membuat aturan sepihak sehingga merugikan pihak pemohon.
Terlihat juga majelis hakim yang diketuai Oloan Silalahi merasa heran kenapa ada perubahan?, sewaktu mendaftarkan itu sudah tidak dijelaskan.
Ahli hanya mengatakan bahwa itu menurut ketentuan namun tidak bisa menjelaskan aturan mana yang menyebutkan.
Bahkan terlihat ahli melirik kearah kuasa hukum Termohon, seolah berusaha meyakinkan pendapatnya yang terkesan mengulur pembayaran klaim.
Persidangan yang berlangsung hampir satu setengah jam tersebut akhirnya ditunda hingga 5 Juli 2023.(ac)
