Meskipun demikian, Bidang Hukum dan Aset PTPN I mengatakan bahwa perusahaan sangat siap agar permasalahan yang berkepanjangan ini bisa diselesaikan secepatnya. Tetapi, dengan komitmen yang jelas.
“Kami sangat bersedia, namun kali ini kita minta juga dari kejaksaan untuk hadir ke lokasi waktu proses pengukuran nantinya, agar ini clear,” Katanya.
Jika seandainya sesudah dilakukan pengukuran tapal batas nantinya, dan keluar hasil bahwa tanah yang diklaim oleh masyarakat adalah milik mereka, maka pihak perusahaan dengan legowo memberikan dan terbuka.
“Kalau tanah itu bukan tanah PTPN kami siap kok Pak untuk memberikan kepada masyarakat, Biar semua terpenuhi dan terbuka,” Jelas lagi.
Akan tetapi yang menjadi pertanyaan sampai hari ini, awalnya masyarakat mengklaim sebanyak 20 hektar tiba tiba naik jadi 200 dan terakhir menjadi 450 hektar.
” Makanya daripada berulang-ulang, Pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan, ” Pungkas Staf Subbag Hukum dan Aset
Sementara itu, Kuasa Hukum Desa Seuneubok Bayu, Fasaaro Zalukhu menjelaskan dirinya akan berkordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat agar setelah nantinya dilakukan pengukuran tidak ada lagi permasalahan dan unsur tidak terima.
Karena, sambungnya, tidak mau juga sengketa lahan terus bergulir tanpa ada penyelesaian dan pihaknya pun tetap komit atas hasil yang keluar usai pengukuran.
“Kita coba kordinasi kembali dengan masyarakat, dan kita berjanji ketika sudah dilakukan pengukuran, dan hasilnya tidak sesuai dengan yang dituntut oleh masyarakat, maka kami akan terima dengan baik, apapun itu, ” Kata Fasaaro Zalukhu.
Dalam acara pertemuan kordinasi dengan pihak perusahaan, Anggota DPRK Aceh Timur, Fraksi NasDem, Zulfadli Oyong juga menambahkan bahwa ia mengapresiasi langkah PTPN I yang sudah bersedia seperti yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat.
Akan tetapi, ia pun meminta kedua pihak harus fair apapun nanti hasilnya, tetap harus diterima tidak ada kata-kata menolak dan lain sebagainya.
